Print ...

Contributor...

  • , Editor: Yanti Sundari

Downnload...

Path: Top Jurnal ADHUM 2013

Pelayanan Administrasi Kependudukan (E-KTP) dalam Era Otonomi Daerah

Jurnal ADHUM, Vol.III No.2 Mei 2013
Journal from JBPTUMMIPP / 2014-05-08 14:46:22
By : Ike Rachmawati, Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Created : 2014-05-08, with 1 files

Keyword : Pemerintah, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, Elektronik-KTP

Abstrak




Pemberian otonomi kepada daerah dan keberadaan berbagai kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik idealnya pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah kepada penduduk di Indonesia sudah berjalan dengan baik, karena secara substantif pemerintah daerah telah memiliki kewenangan dan mempunyai dasar hukum serta petunjuk teknis di dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada penduduk secara utuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.




Pelayanan publik yang berskala nasional sedang dilakukan Pemerintah Indonesia yaitu membuat data base kependudukan nasional, upaya pemerintah sudah dilakukan sejak disyahkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan Administrasi Kependudukan sebagai suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.




Pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik administrasi kependudukan yang berskala nasional ini serta sangat penting membutuhkan kesiapan dan dukungan dari berbagai pihak-pihak yang terkait. Koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima tanpa memandang status, pangkat, golongan dimana semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan meningkatkan partisipasi masyaraka dalam memperlancar penyelsaian pelayanan administrasi kependudukan yang berskala nasional.

Description Alternative :

Abstract




Granting autonomy to the regions and the existence of various policies related to the implementation of the ideal of public service in public service delivery by government to the population in Indonesia has been going well , because the substantive local government has the authority and legal basis and technical guidance in the implementation of public services to population as a whole in accordance with the duties and functions of each .



Public services are being conducted nationwide Indonesian government is making a data base of national population , the government has made efforts since the adoption of Act No. 23 of 2006 concerning Population Administration. In Law No. 23 of 2006 declared the Population Administration as a series of structuring and controlling the issuance of documents and demographic data through resident registration , civil registration , population administration information management and utilization of the results for public services and the development of other sectors.



Government as a public service providers nationwide administration that is very important and requires readiness and support of the various parties involved. Coordination and communication among government agencies to provide excellent service regardless of status, rank, class society in which all citizens have an equal right to the waiter in accordance with applicable regulations will increase participation in expediting settlement society population administration services on a national scale. .

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUMMIPP
OrganizationUniversitas Muhammadiyah Sukabumi
Contact Nametiyanti_sundari@yahoo.com
AddressJl. R. Syamsudin, SH. No. 50
CitySukabumi
RegionJawa Barat
CountryIndonesia
Phone
Fax
Administrator E-mailtiyanti_sundari@yahoo.com
CKO E-mailtiyanti_sundari@yahoo.com