Print ...

Kontributor...

  • Dosen Pembimbing:

    1. Hj. Eris Darsawati, S.Pd.,M.M

    2. Elan Eriswanto, S.E, M.M , Editor: Yanti Sundari

Download...

Path: Top Laporan Tugas Akhir (D3) Perpajakan Tahun 2014

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 OLEH BENDAHARA PENGELUARAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI

Undergraduate Theses from JBPTUMMIPP / 2014-07-15 12:35:33
Oleh : LENI MARDIANI, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Dibuat : 2014-07-15, dengan 1 file

Keyword : PEMUNGUTAN PAJAK, PENGHASILAN (PPh)
Subjek : Pajak

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan negara guna mewujudkan tujuan bernegara harus dilakukan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seiring dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin penting fungsi perbendaharaan, Pihak yang sangat berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan tentunya adalah bendahara. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negar/daerah. Selain menjalankan fungsi perbendaharaan, salah satu kewajiban bendahara adalah melakukan pemotongan/ pemungutan pajak..

PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau bidang usaha lainnya..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disetorkan dan untuk mengetahui penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi sesuai dengan undang-undang Pajak Penghasilan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para bendahara, baik bendahara Pemerintah Pusat maupun Daerah karena sudah diatur dalam Undang-undang PPh yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui system pembayaran pajak. Pelaporan PPh Pasal 22 paling lambat 14 hari setelah bulan takwim berakhir dan SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP.

Deskripsi Alternatif :

ABSTRAC


State governance in order to realize the goal of the state should be in a state of financial management systems in a professional, open, and accountable embodied in the State Budget (Budget) and Budget and Expenditure (budget). Along with the development needs of the State's financial management felt increasingly important treasury functions, the Party was instrumental in implementing the course is treasurer treasury functions. Treasurer is any person or entity tasked with and on behalf of the State / region, receiving, storing, and pay / submit cash or securities or goods of States / regions. In addition to running the treasury function, one of the obligations is to cut treasurer / tax collection.

Income Tax Article 22 is in the current year income tax collected by the treasurer of both central and local government, institutions or government agencies in connection with payment for supply of goods and import activities or other business areas.

This study aims to determine the amount of income tax that is deposited in Article 22 and to know the calculation and reporting of income tax under Article 22 of the Land Office of Sukabumi in accordance with the Income Tax Act, and the object of research conducted at the Land Office Sukabumi.

The research method used is descriptive analysis method. From the results of this study concluded that the Collection of Income Tax (VAT) of Article 22 is an obligation that must be carried out by the treasurer, the treasurer of both Central and Local Government because it is set in the Income Tax Act that are intended to enhance public participation in the collection of funds through the payment system taxes. Reporting Income Tax Article 22 no later than 14 days after the calendar month return period ends and was submitted to the LTO or KP2KP.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTUMMIPP
OrganisasiUniversitas Muhammadiyah Sukabumi
Nama Kontaktiyanti_sundari@yahoo.com
AlamatJl. R. Syamsudin, SH. No. 50
KotaSukabumi
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon
Fax
E-mail Administratortiyanti_sundari@yahoo.com
E-mail CKOtiyanti_sundari@yahoo.com