Print ...

Kontributor...

  • , Editor: Irfan Sukmanugraha

Download...

Path: Top » Laporan Tugas Akhir (D3) » Perpajakan » Tahun 2014

PROSEDUR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR BARU DI KANTOR CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH KOTA SUKABUMI

Undergraduate Theses from JBPTUMMIPP / 2015-07-01 12:10:44
Oleh : Solihudin Nurasira (D3 Perpajakan), Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Dibuat : 2015-07-01, dengan 2 file

Keyword : Registrasi Kendaraan, Dinas Pendapatan

Penulisan karya ilmiah ini disusun oleh Solihudin Nurasira, NIM 04512121007 dengan judul Ā“PROSEDUR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR BARU DI KANTOR CABANG PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI WILAYAH KOTA SUKABUMIĀ”. Adapun penulisan karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban dalam menempuh Ujian Akhir Program Diploma Tiga, serta bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang apa yang menjadi kewajiban wajib pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor terhadap negara.

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu mencari dan menemukan data kelapangan dengan mencocokannya dengan teori (bottom up). Dalam metode pengumpulan data lebih menekankan pada wawancara mendalam dan observasi, dan penulis mengumpulkan data tersebut dengan terjun langsung kelapangan dengan program PKL (praktik kerja lapangan) yang dilakukan selama 2 (dua) bulan di Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Sukabumi, bertempat di Jl. Masjid No.22 Sukabumi.

Meskipun pemerintah dan pihak kantor sudah mengoptimalkan pemahaman dan mengsosialisasikan tentang peregistrasian pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat umum, namun masih banyak dari mereka yang belum memahami bahwa peregistrasian kendaraan tersebut berguna sebagai data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor terhadap kepolisian dan merupakan persyaratan dalam kelengkapan berkas yang harus ada atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan tersebut di jalan raya berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Adapun sanksi yang diberikan kepada wajib pajak jika mengendarakan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan surat-surat yang berkaitan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Setelah melakukan peregistrasian kendaraan bermotor kepada kepolisian, maka wajib pajak akan diberikan tanda bukti peregistrasian kendaraan bermotor berupa BPKB, STNK dan TNKB. Tanda bukti tersebut merupakan kelengkapan berkasatas kepemilikan kendaraan bermotor yang harus disimpan baik-baik oleh wajib pajak, karena merupakan surat-surat yang sah atas kepemilikan kendaraan bermotor yang di keluarkan oleh kepolisian.

Sementara itu,untuk STNK dan TNKB harus selalu dibawa dan dipasang di kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran dalam berlalulintas yang akan di tindak oleh kepolisian dalam dasar hukum lain yang mengatur tentang TNKB yaitu Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTUMMIPP
OrganisasiUniversitas Muhammadiyah Sukabumi
Nama Kontaktiyanti_sundari@yahoo.com
AlamatJl. R. Syamsudin, SH. No. 50
KotaSukabumi
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon
Fax
E-mail Administratortiyanti_sundari@yahoo.com
E-mail CKOtiyanti_sundari@yahoo.com